SimakMedia.Com, Makassar, – Praktik penilaian kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan tajam. Sumber internal mengungkapkan adanya dugaan kuat praktik pilih kasih yang dilakukan oleh oknum Kepala Cabang DKP, menciptakan ketidakadilan yang meresahkan di kalangan pegawai.
Menurut informasi yang dihimpun, penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala Cabang DKP tersebut jauh dari objektif danTransparan. Indikasi kuat mengarah pada keberpihakan yang mencolok, di mana Kepala Seksi (Kasi) justru diberikan nilai minus, sementara staf “kesayangan” mendapatkan nilai plus. Ironisnya, penilaian ini berdampak langsung pada besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima setiap pegawai.
“Ini sudah sangat keterlaluan. Penilaian kinerja seharusnya menjadi alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja, bukan malah menjadi ajang balas dendam atau memberikan keuntungan pada pihak tertentu,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut akan adanya intimidasi.
Sumber tersebut menambahkan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan sama sekali tidak mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti loyalitas, dedikasi, kinerja nyata, spesialisasi, serta tingkat kehadiran pegawai. “Semua faktor itu seolah diabaikan begitu saja. Penilaian hanya berdasarkanLike and Dislike,” tegasnya.
Praktik bobrok ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kinerja DKP Sulsel secara keseluruhan. Pegawai yang merasa diperlakukan tidak adil akan kehilangan motivasi kerja, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin DKP Sulsel akan semakin terpuruk dan gagal mencapai target-target yang telah ditetapkan. Ini jelas akan merugikan masyarakat Sulsel,” kata sumber tersebut dengan nada geram.
Lebih lanjut, sumber tersebut mendesak agar Gubernur Sulawesi Selatan segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap praktik penilaian kinerja yang amburadul ini. Selain itu, ia juga berharap agar Gubernur lebih selektif dalam memilih dan mengangkat Kepala Dinas, dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, serta kemampuanManajerial yang mumpuni.
“Kejadian penyegelan kantor CDK DKP wilayah selatan beberapa waktu lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali hanya karena ulah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DKP Sulsel belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik pilih kasih dalam penilaian kinerja tersebut.