SimakMedia.Com, BULUKUMBA, 12 MARET 2026 — Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menerima aspirasi terkait operasional Bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang disampaikan oleh kelompok sopir travel lokal bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada Kamis, dengan aspirasi disampaikan langsung di Ruang Aspirasi DPRD Bulukumba.
Aksi digelar sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan Bus AKAP yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha sopir travel lokal yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Jirin, menyampaikan bahwa para pelaku jasa travel saat ini menghadapi kebijakan yang dinilai merugikan. Menurutnya, keberadaan angkutan berskala besar khawatirkan menimbulkan persaingan tidak seimbang, mengingat penghidupan banyak sopir travel bergantung pada sektor transportasi tersebut. Kondisi ini juga menimbulkan keresahan karena berpotensi menggeser pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Bulukumba, Syaibatul Hamdi, menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi dengan kondisi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa operasional Bus AKAP seharusnya menggunakan terminal dengan klasifikasi minimal Tipe A untuk penurunan dan pengangkutan penumpang. Namun, terminal yang ada di Kabupaten Bulukumba saat ini masih berstatus Terminal Tipe C.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syahruni Haris menyatakan bahwa tuntutan para demonstran akan ditindaklanjuti. Ia mengakui baru mengetahui secara langsung mengenai operasional Bus AKAP di Bulukumba setelah adanya aksi tersebut dan menyebutkan bahwa masuknya usaha angkutan berskala besar berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha sopir travel lokal.”Ini akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Bulukumba akan menelusuri proses perizinan operasional Bus AKAP dengan menghadirkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba untuk diminta penjelasan. Selain itu, DPRD juga meminta kepada Dinas Perhubungan agar menghentikan sementara operasional Bus AKAP guna menghindari potensi konflik di tengah masyarakat.
Editor : Andi Saiful