Bulukumba. SimakMedia.Com. – Alih-alih menjadi hari penghormatan bagi para petani yang disebut sebagai “tulang punggung bangsa”, Hari Tani Nasional justru dimaknai dengan aksi protes keras dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Bulukumba. Pada Rabu, 24 September 2025, massa KMPI akan menduduki dua titik penting: Bulog Bulukumba dan DPRD Bulukumba.
Aksi ini bukan tanpa alasan. KMPI menilai Bulog Bulukumba sarat masalah, sarat permainan kotor, dan sarat kepentingan yang justru merugikan petani. Dari penyerapan gabah yang tak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dugaan oknum karyawan yang bermain fee dengan mitra, hingga masuknya mitra luar daerah yang dianggap merampas hak petani lokal.
Dalam pernyataan sikapnya, KMPI melayangkan delapan tuntutan tajam:
1. Mendesak Bulog menyerap gabah petani sesuai HPP tanpa permainan harga.
2. Mendesak Bulog menindaklanjuti surat edaran Bappenas yang selama ini diabaikan.
3. Mendesak Bulog Bulukumba tidak melibatkan mitra luar wilayah yang merugikan petani lokal.
4. Mendesak Kepala Bulog memeriksa oknum karyawan yang diduga menerima fee dari mitra.
5. Mendesak DPRD agar memaksa Bulog memenuhi seluruh tuntutan petani.
6. Mendesak DPRD Bulukumba segera membentuk tim khusus untuk meninjau kondisi nyata petani di lapangan.
7. Mendesak DPRD segera memeriksa peredaran beras oplosan yang mencoreng nama Bulukumba.
8. Mendesak Bulog menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang macet di internal mereka.
Bagi KMPI, tuntutan ini bukan sekadar formalitas, melainkan jeritan dari sawah-sawah yang selama ini diabaikan.
KMPI: Bulog Jadi Sarang Permainan Kotor
Jenderal Lapangan Aksi, Arinal, menegaskan bahwa Bulog Bulukumba sudah terlalu lama bermain-main dengan nasib petani.
“Bagaimana mungkin Bulog yang seharusnya menjadi penyangga pangan rakyat malah menjadi sarang permainan kotor? Petani dipermainkan, gabah mereka tidak diserap dengan harga layak, malah beras oplosan yang beredar. Jika ini terus dibiarkan, sama saja negara sedang bunuh diri,” tegas Arinal.
Lebih jauh, Arinal juga menyinggung lemahnya peran DPRD Bulukumba yang dianggap hanya menjadi penonton tanpa keberanian politik.
“DPRD jangan hanya tidur di kursi empuk. Mereka digaji dari uang rakyat, tapi giliran rakyat menjerit, mereka bungkam. Kami tidak butuh wakil rakyat yang hanya pandai bicara di ruang rapat, tapi pengecut saat harus melawan mafia pangan,” Lanjutnya.
Hari Tani Jadi Ajang Pertarungan Kepentingan
Aksi KMPI ini diyakini bakal mengganggu kenyamanan pihak Bulog dan DPRD. Pasalnya, tudingan yang dilempar bukan main-main: ada praktik fee gelap, ada dugaan oplosan, ada kejanggalan administrasi, dan ada intervensi mitra luar daerah.
Semua itu, kata KMPI, mengarah pada satu kesimpulan: Bulog Bulukumba gagal menjalankan mandat negara untuk berpihak pada petani.
Sementara itu, DPRD juga tidak luput dari sorotan. Lembaga yang seharusnya menjadi pengawas justru dianggap berdiam diri. Tidak ada komitmen nyata, tidak ada tindakan tegas, hanya retorika basi yang tidak pernah menyentuh nasib petani.
Ancaman Aksi Lanjutan
KMPI menegaskan, aksi ini bukan titik akhir. Jika tuntutan tidak digubris, gelombang aksi akan lebih besar dan bisa meluas ke tingkat provinsi bahkan nasional.
“Kami tidak takut. Jika DPRD dan Bulog Bulukumba menutup telinga, kami siap kepung kantor provinsi, bahkan pusat. Petani bukan untuk dipermainkan. Negara ini berdiri karena darah dan keringat petani, jangan jadikan mereka tumbal permainan mafia pangan,” tutup Arinal.
Catatan Tajam
Hari Tani Nasional tahun ini seakan memperlihatkan ironi: petani yang seharusnya dirayakan, justru turun ke jalan menuntut keadilan. Pertanyaannya, sampai kapan Bulog dan DPRD terus mempermainkan nasib petani, sementara mereka terus mengumbar jargon kedaulatan pangan?